11,9 Juta Sudah Lapor Pajak! Kamu Masih Belum? Tenggat Tinggal 2 Hari Lagi!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan angka mencengangkan: hampir 12 juta wajib pajak sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 per Minggu malam, 26 April 2026, pukul 24.00 WIB. Ini baru empat hari menjelang deadline 30 April 2026 untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Kelompok terbesar pelapor datang dari karyawan swasta atau negeri, […]

Alur SP2DK: Panduan Lengkap Memahami Proses Klarifikasi Pajak

Penerimaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak. Padahal, SP2DK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Dengan memahami alur SP2DK, wajib pajak dapat menyikapi surat tersebut secara tepat dan proporsional. SP2DK diterbitkan ketika DJP menemukan adanya data atau […]

1,82 Juta Orang Sudah Lapor Pajak! Kamu Sudah atau Masih Nunggu Denda Rp100 Ribu?

Jakarta (QAMY News) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 1.822.185 wajib pajak hingga 9 Februari 2026 pukul 08.00 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa laporan tersebut mencakup SPT untuk tahun buku Januari–Desember 2025 serta tahun […]

Jangan Langsung Lapor Polisi! Mengapa Mediasi adalah ‘Jalan Ninja’ Terbaik untuk Selesaikan Masalah Utang Piutang Bisnis

Pernahkan Anda berada di posisi dimana rekan bisnis yang dulunya manis banget saat meminjam modal, tiba-tiba jadi jago main sulap alias menghilang saat jatuh tempo? Atau mungkin, WhatsApp Anda hanya berakhir di “centang dua” tanpa balasan, padahal statusnya baru saja update lagi liburan keluarga? Rasanya pasti ingin langsung tancap gas ke kantor polisi dan teriak, […]

Respon SP2DK Bisa Diperpanjang hingga 21 Hari

Memperpanjang Waktu Tanggapan SP2DK: Ketentuan Baru PMK 111 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menghadirkan pembaruan penting terkait mekanisme pengawasan perpajakan, termasuk ketentuan mengenai jangka waktu tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). 1. Dasar Ketentuan SP2DK dan Waktu Tanggapan Sebelumnya, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE-05/PJ/2022), wajib pajak yang menerima SP2DK diberikan jangka waktu maksimal […]

Tri dan Rekan Lawfirm : Child Grooming, Ketika Kebaikan Menjadi Pintu Masuknya Kejahatan

Seorang remaja mendapatkan perhatian ekstra dari seorang pelatih olahraga atau kenalan baru di media sosial. Orang dewasa ini sering memberi hadiah, menjadi pendengar yang sangat pengertian saat si anak ada masalah dengan orang tua, dan perlahan-lahan menjadi sosok “kakak yang sempurna” atau “ sahabat terbaik”. Semuanya terlihat normal, bahkan menyentuh hati, sampai akhirnya dilanggarnya garis […]

Banyak Wajib Pajak Jadi Korban! Ini Peringatan Resmi DJP dan Solusi Aman dari Konsultan Pajak

JAKARTA, QAMY news – Maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi perhatian serius. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pelaku penipuan semakin kreatif dengan memanfaatkan nama institusi perpajakan untuk menipu wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Kondisi ini tentu berisiko menimbulkan kerugian finansial sekaligus kebingungan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Plt. Kepala Bidang […]

PMK 111 Tahun 2025 dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Terhadap Wajib Pajak Terdaftar

Pendahuluan Jakarta, QAMYnews – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kepatuhan perpajakan, dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi proaktif dan berbasis data. Bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, […]

Punya Tanah Tapi Ngga Punya Sertifikat? Jangan Sampai ‘Harta’ Berubah Jadi ‘Drama’.

Jakarta, QAMYnews – Pernahkah Anda merasa sudah “aman” karena punya sebidang tanah warisan kakek yang sudah dipagari beton? Atau merasa tenang karena sudah memegang surat girik yang kertasnya sudah menguning dimakan usia? Tunggu dulu. Di dunia hukum pertanahan Indonesia, memiliki fisik tanah tanpa mendaftarkannya ke negara itu ibarat menjalani hubungan tanpa status (HTS). Terasa memiliki, […]

Jangan Asal Pakai Tarif Tax Treaty! Kenali 6 Instrumen Pencegahan Tax Treaty Abuse dalam PMK 112/2025

Pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty sering kali menjadi strategi kunci bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) untuk mendapatkan efisiensi beban pajak melalui tarif yang lebih rendah. Namun, celah regulasi ini kerap memicu praktik penyalahgunaan yang kini diawasi ketat oleh otoritas pajak Indonesia. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 […]