Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi
Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. LINGKUP PEMERIKSAAN Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. […]
Pemindahbukuan
Pemindahbukuan adalah pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan yang dapat dilakukan melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain. Pemindahbukuan dapat dilakukan: antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk Wajib Pajak yang sama […]
Direktur Perusahaan Terancam Masuk Bui dan Bayar Denda Karena Menilap Pajak
Pada Selasa 6 Desember 2022 Tim Penyidik Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Tengah I bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Blora. Setelah berkas perkara lengkap atau biasa disebut “barbuk P-21” yang dinyatakan oleh jaksa peneliti sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Tinggi […]
Penagihan Pajak
Untuk lebih memahami tentang Penagihan Pajak, silahkan disimak penjelasan seputar Penagihan Pajak berikut ini. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. […]
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Untuk lebih memahami ketentuan umum perpajakan tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, silahkan disimak penjelasan seputar Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (selanjutnya disingkat P3B) berikut ini. Pemerintah Indonesia terikat P3B yang dilakukan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas […]
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa: pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang […]
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud meliputi: perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara […]
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau yang disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian Pendahuluan dapat diberikan kepada: Wajib Pajak Kriteria Tertentu (tautan), Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (tautan), dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko […]
NIK sebagai NPWP Mendapat Sambutan Antusias
Jakarta (ANTARA) – Terobosan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Berdasarkan survei Polling Institute yang diterima di Jakarta, Minggu, mengungkapkan sebanyak 48,5 persen warga sudah tahu dengan Program NIK jadi NPWP ini, yang mengalami peningkatan […]
Peninjauan Kembali
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. SYARAT PENGAJUAN Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan […]