Tahun 2025 membawa kabar mengejutkan bagi dunia perpajakan Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 187,8 triliun—turun drastis sekitar 30,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun. Tak hanya itu, penerimaan perpajakan secara keseluruhan juga merosot hingga 24,9 persen, dari Rp 320,51 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp 240,4 triliun.
Penurunan tajam ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: Apa yang menyebabkan penerimaan pajak anjlok sedemikian rupa? Apakah ini tanda-tanda pelemahan ekonomi nasional yang lebih serius?
Dalam artikel ini, kami di QAMY Consulting akan membedah lima faktor utama yang berkontribusi pada turunnya penerimaan pajak Indonesia di awal 2025. Simak sampai akhir untuk mengetahui bagaimana pemerintah bisa mengatasi tantangan ini dan apa implikasinya bagi dunia usaha dan masyarakat!
1️⃣ Pemerintah Dinilai Masih Enggan Mengakui Pelemahan Ekonomi Nasional
Salah satu alasan utama yang muncul di berbagai diskusi publik adalah ketidakmauan pemerintah secara terbuka mengakui adanya pelemahan ekonomi domestik. Beberapa indikator makroekonomi menunjukkan tanda-tanda melambatnya konsumsi masyarakat, investasi yang stagnan, hingga pelemahan sektor industri dan perdagangan.
Sayangnya, alih-alih mengambil langkah antisipatif, beberapa pihak menilai pemerintah masih cenderung optimis tanpa mengakui perlunya stimulus atau relaksasi fiskal lebih lanjut. Akibatnya, potensi pajak dari sektor-sektor strategis pun ikut terdampak. Pendapatan masyarakat dan profitabilitas perusahaan menurun, yang langsung berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Imbasnya? Basis pajak menyusut, kepatuhan pajak berisiko menurun, dan target penerimaan sulit tercapai.
2️⃣ Sri Mulyani: Jangan Mendramatisir Data Penurunan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengimbau agar penurunan penerimaan pajak ini tidak perlu didramatisir. Menurut beliau, fluktuasi penerimaan pajak adalah hal yang wajar dalam konteks dinamika ekonomi global dan domestik.
Namun, pernyataan ini memunculkan polemik. Sebagian pengamat menilai bahwa sikap ini terlalu meremehkan sinyal yang ada, dan justru menghambat langkah korektif yang dibutuhkan.
Dalam kondisi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk tidak sekadar menenangkan publik, tetapi juga memberikan transparansi lebih terkait strategi pemulihan. Karena bagaimanapun, sektor perpajakan adalah tulang punggung keuangan negara yang menopang belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi sosial.
3️⃣ Defisit Anggaran dan Dampaknya pada Keuangan Negara
Penurunan pajak tak bisa dipisahkan dari isu defisit anggaran. Dengan penerimaan pajak turun signifikan, potensi defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pun melebar. Jika belanja negara tidak disesuaikan atau dicarikan sumber pendanaan lain, risiko pembiayaan melalui utang semakin tinggi.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan beban bunga utang, serta mempengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat? Pemerintah bisa saja mengurangi belanja negara di sektor tertentu, termasuk subsidi, bantuan sosial, atau infrastruktur. Dunia usaha pun bisa tertekan akibat berkurangnya stimulus fiskal yang mendorong pertumbuhan.
4️⃣ Kenaikan PPN Tak Berdampak Menyeluruh
Salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat penerimaan pajak adalah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memberikan hasil optimal.
Mengapa?
Kenaikan PPN justru menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang sudah tinggi. Akibatnya, konsumsi menurun, transaksi berkurang, dan ujung-ujungnya penerimaan PPN tetap tidak meningkat signifikan.
Selain itu, tidak semua sektor terdampak langsung oleh kenaikan tarif PPN. Banyak sektor informal dan UMKM yang masih berada di luar radar pajak, sehingga potensi penerimaan tetap belum tergarap maksimal.
5️⃣ Solusi: Diversifikasi Sumber Penerimaan Pajak Alternatif
Melihat tren penurunan ini, jelas bahwa ketergantungan pada sumber penerimaan pajak konvensional seperti PPh dan PPN perlu segera diatasi. Pemerintah perlu menggali potensi sumber penerimaan pajak alternatif, misalnya:
- Digital Tax: Optimalisasi pajak atas transaksi digital, e-commerce, dan platform ekonomi berbasis teknologi.
- Pajak Karbon (Carbon Tax): Sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap green economy, pajak karbon bisa menjadi sumber baru sekaligus mendorong perusahaan lebih ramah lingkungan.
- Ekstensifikasi Pajak UMKM & Sektor Informal: Mengintegrasikan lebih banyak pelaku usaha mikro dan informal ke dalam sistem perpajakan dengan pendekatan edukatif dan insentif menarik.
- Optimalisasi Bea & Cukai: Memperkuat pengawasan impor barang mewah, barang ilegal, serta meningkatkan tarif cukai pada sektor seperti rokok dan minuman beralkohol.
Jika solusi ini dijalankan serius, diharapkan basis pajak Indonesia semakin kuat dan tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu saja.
Kesimpulan: Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Penurunan penerimaan pajak sebesar 30,1% di awal 2025 adalah sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Terlepas dari pernyataan pemerintah agar tidak mendramatisir, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan nyata.
Pelemahan daya beli, ketidakpastian ekonomi global, ketergantungan pada sumber pajak konvensional, hingga defisit anggaran yang mengancam stabilitas fiskal adalah PR besar yang harus segera diselesaikan.
Di sisi lain, momentum ini juga menjadi peluang bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk berbenah. Diversifikasi sumber pajak, perbaikan sistem, dan transparansi kebijakan menjadi kunci agar Indonesia tidak terus-menerus berada di posisi rentan.
Butuh pendampingan pajak di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif ini?
QAMY Consulting siap membantu Anda!
Mulai dari perencanaan pajak, kepatuhan, hingga menghadapi pemeriksaan pajak, kami hadir sebagai mitra strategis bisnis Anda di masa penuh ketidakpastian.
👉 Hubungi kami sekarang dan pastikan bisnis Anda tetap aman di tengah guncangan ekonomi!